Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaann Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabuaten Klaten)

The Effect of Transparency and Accountability in Village Fund Management on Community Welfare (Case study in Gumul Village community, Karangnongko District, Klaten Regency)
Nur Vitri Indarti
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
vitriindarti@gmail.com

Abstrak
Dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari program pemerintah pusat untuk mengatasi kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Ketentuan Dana Desa telah diatur secara khusus dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang Desa. Dana desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek dari pembangunan. pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel diharapkan mampu untuk mewujudkan tujuan dari Dana Desa itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana desa tahun 2018 terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama pada sampel penelitian yaitu masyarakat Desa Gumul. Sampel penelitian berjumlah 288 responden yang diambil secara acak. Variabel bebas dari penelitian in adalah transparansi dan akuntabilitas, sedangkan variabel terikat adalah kesejahteraan masyarakat. Metode pengumpulan data adalah kuesioner atau membagikan angket kepada masyarakat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat desa, baik secara parsial atau simultan. Hasil penelitian menunjukkan  bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gumul, Kecamatan Karangnongko,  Kabupaten Klaten. 
Kata Kunci : Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas dan Kesejahteraan. 

Abstract
Village funds are an inseparable part of the central goverment's program to address the development gap between urban and rural areas. The provisions of the Village Fund have been specifically regulated in Undang-undang No. 6 of 2014 concerning Villages. The village fund aims to improve public services in the village, alleviate poverty, advance the village economy, overcome development disparities between villages, and strengthen rural communities as subjects of development. Transparent and accountable of Village Fund management is expected to be able to realize the objectives of the Village Fund itself. This study aims to examine the effect of transparency and accountability in the management of village funds in 2018 on the welfare of the community, especially in the community of Gumul Village as the sample of this research. The research sample of 288 respondents was taken randomly. The independent variable of this research is transparency and accountability, while the dependent variable is community welfare. Data collection method is by distributing questionnaires to the public. The analytical method used is multiple regression analysis. The results of the research that have been done show that transparency and accountability of village fund management has a positive effect on the welfare of village communities, either partially or simultaneously. The results showed that transparency and accountability in the management of village funds affect the welfare of the Gumul Village community, Karangnongko District, Klaten Regency.
Keywords: Village Funds, Transparency, Accountability and Welfare. 

PENDAHULUAN
Otonomi daerah diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah hingga saat ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844). 
Menurut UU no 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah, otonomi daerah meliputi bidang politik dan ekonomi. Otonomi pada bidang politik memungkinkan suatu daerah mengatur rumah tangganya sendiri termasuk memilih pemimpinnya. Otonomi pada bidang Ekonomi memungkinkan daerah mengatur pembangunan daerahnya dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Otonomi daerah memungkinkan pemerintah daerah untuk menawarkan fasilitas investasi di daerah, memudahkan proses perijinan usaha, dan membangun berbagai infrastruktur yang menunjang perputaran ekonomi di daerahnya. Dengan kata lain otonomi daerah akan membawa kesejahteraan masyarakat daerah ke arah yang lebih tinggi.
Dalam rangka otonomi daerah dalam bidang Ekonomi, pemerintah pusat memberikan pembagian dana untuk daerah melalui Dana Desa. Berdasarkan UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Daerah diberikan kebebasan untuk mengatur penyelenggaraan daerah diluar kewenangan pemerintah pusat. Kebijakan yang dibuat diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dana Desa ( DD) adalah bagian dari keuangan Desa yang merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah pusat dan merupakan bagian dari APBN. Kewenangan mengelola Dana Desa diharapkan mampu mengembangkan Desa, mengembangkan Pendapatan asli daerah dan menjadikan Desa mandiri dalam hal finansial.
Dana Desa (DD) juga dimaksudkan untuk membiayai sebagian program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan kelembagaan desa, pemberian tunjangan aparatur pemerintah desa serta pemberian dana pembangunan infrastruktur pedesaan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut, pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukannya. Salah satu hal yang paling penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan disetiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaan. Salah satunya dengan penerimaan Dana Desa (DD).
Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan (Sutoro Eko 2002). Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam pengalokasian anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.
Penggunaan Dana Desa seharusnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dengan memprioritaskan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan, serta lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa. Sejalan dengan tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, maka kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa dipilih harus dipastikan kemanfaatannya untuk:
a.	Meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan kebudayaan.
b.	Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan ekonomi keluarga.
c.	Meningkatkan penanggulangan kemiskinanan melalui pemenuhan kebutuhan warga miskin di desa.
Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus dipastikan mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Pemanfaatan dana desa harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.
Pemerintah mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk pembangunan desa, yaitu dalam bentuk Dana Desa (DD). Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa desa akan mendapatkan kucuran dana sebesar paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi alokasi dana khusus. Asas Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1 Permendagri Nomor 113 tahun 2014 ini mengatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa harus dikelola secara terbuka, dapat dipertanggung jawabkan serta sesuai dengan peraturan yang ada. Penerapan asas-asas tersebut digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan keuangan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa (pemdes) yang baik (good governance) terkait pengelolaan DD memerlukan sistem akuntabilitas dan transparansi, sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas mengenai perencanaan, pelaksanaan, pertanggung-jawaban, penatausahaan, dan pelaporan DD. Untuk itu perlu peran masyarakat terlibat dalam proses perencanaan kemudian melaksanakan rencana tersebut sesuai dengan asas partisipatif. Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan juga menerima Dana Desa tahun 2016 dengan jumlah yang meningkat dari tahun sebelumnya. Namun beberapa desa tidak didukung pendidikan dan ketrampilan aparat desa yang memadai.
	Menurut Wikipedia Secara geografis Kabupaten Klaten terletak di antara 110°30'-110°45' Bujur Timur dan 7°30'-7°45' Lintang Selatan. Luas wilayah kabupaten Klaten mencapai 655,56 km2. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (Daerah Istimewa Yogyakarta). Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (Daerah Istimewa Yogyakarta) serta Kabupaten Magelang dan di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali. Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi tiga dataran yakni sebelah utara dataran lereng Gunung Merapi, sebelah timur membujur dataran rendah, sebelah selatan dataran Gunung Kapur. Menurut topografi kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75-160 meter di atas permukaan laut yang terbagi menjadi wilayah lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan wilayah berbukit di bagian selatan.
	Dalam penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Miftakhul Jannah dari fakultas geografi universitas muhamadiayah Surakarta, Potensi beberapa Umbul di kabupaten Klaten memang bisa di manfaatkan untuk wisata air. Penelitian yang sama juga menghasilkan data sampingan berupa informasi pertanian yang cukup maju karena adanya potensi air yang melimpah. Pertanian yang bagus telah mendorong peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat karena pertanian yang maju membawa dampak usaha sampingan bagi masyarakat yang bukan petani, seperti pengepul padi dan penggilingan padi.
Berdasar Laporan keuangan tahunan tahun 2018 Desa Gumul, kecamatan Karangnongko menunjukkan realisasi Dana Desa sebesar Rp. 885.233.000,00 namun berdasarkan wawancara dengan bagian keuangan desa Gumul, Pengelolaan Dana Desa masih belum dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Observasi awal yang dilakukan kepada masyarakat desa, mendapatkan realitas masyarakat desa yang mempertanyakan pemanfaatan Dana Desa yang diterima oleh pemerintah desa. Pada penelitian yang dilakukan oleh Alfasadun dkk (2018) di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan, menyatakan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan dana desa sudah berjalan dengan baik. Penelitian pada desa Panggungharjo,kecamatan Sewon, kabupaten Bantul oleh Miftahudin (2018), mengungkapkan bahwa pemerintah desa sudah transparan namun, kesadaran masyarakat akan kebijakan Dana Desa masih kurang. Sedangkan berdasarkan penelitian oleh Anita Wulandari (2016) di kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, Dalam perspektif ekonomi Islam, pelaksanaan Alokasi Dana Desa sudah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. 
Dengan mempertimbangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, Penelitian ini mengambil judul “Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten)”. Desa Gumul dipilih karena masyarakat desa Gumul sangat beragam, sehingga penelitian dapat lebih akurat.
Rumusan Masalah
1.	Apakah Transparansi Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko ?
2.	Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko ?
3.	Apakah Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko ?
Dana Desa
Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
Tujuan dari pemberian Dana Desa (DD) sesuai UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa:
1. 	Meningkatkan pelayanan publik di desa,
2. 	Mengentaskan kemiskinan,
3.	Memajukan perekonomian desa,
4. 	Mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa , serta
5. 	Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan
Pengelolaan Dana Desa menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016.
1.	Seluruh kegiatan yang didanai oleh Dana Desa (DD) direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2.	Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
3.	Dana Desa digunakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah,dan terkendali.
4.	Jenis kegiatan yang dibiayai melalui Dana Desa (DD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5.	Pemanfaatan Dana Desa (DD) harus di catat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.
Good Governance 
Governance merupakan proses untuk menyelenggarakan kekuasaan yang dimiliki oleh negara untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan (Prasojo dan Kurniawan 2008). Good Governance merupakan bentuk untuk membangun manajemen pembangunan dengan baik diantaranya administrasi pembangunan, manajemen pembangunan yang menempatkan peran sentral. Pemerintah yang menjadi agent of change (agen perubahan) dan agent of development (agen untuk melakukan perubahan yang dikehendaki), yakni pemerintah diharuskan untuk mendorong pembangunan dengan menciptakan program-program, proyek-proyek, bahkan industri-industri, dan peran perencanaan yang baik yang dapat dilihat melalui budget. Perencanaan dan budget juga menstimulasi investasi sektor swasta, tetapi yang mampu untuk mengendalikan penanaman modal ada di tangan pemerintah (Kemendagri,2014).
Menurut Mardiasmo (2004) karakteristik pelaksanaan Good Governance meliputi :
1.	Participation. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berorganisasi dan berbicara serta partisipasi secara konstruktif. 
2.	Rule of law. Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.
3.	Transparancy. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4.	Responsiveness. Lembaga – lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders.
5.	Consensus of orientation. Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6.	Equity. Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7.	Efficiency and effectiveness. Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). 
8.	Accountability. Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang terjadi.
9.	Strategic vision. Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. 
Akuntabilitas , Transparansi dan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
Menurut Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 13 tahun 2006, keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada perundang-undangan, efektif efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan dan manfaat masyarakat. Transparansi sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri no 113 tahun 2014 merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.
Masyarakat menurut Koentjaraningrat (2009) adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terkait oleh suatu rasa identitas bersama.
Menurut Soetomo (2014:47) kesejahteraan merupakan suatu kondisi yang mengandung unsur atau komponen ketertiban-keamanan, keadilan, ketentraman, kemakmuran dan kehidupan yang tertata mengandung makna yang luas bukan hanya terciptanya ketertiban dan keamanan melainkan juga keadilan dalam berbagai dimensi.
Menurut BPS ada 14 kriteria untuk menentukan keluarga dan rumah-tangga miskin seperti luas bangunan, jenis lantai, dinding, fasilitas MCK, sumber penerangan, sumber air minum, jenis bahan bakar untuk memasak, frekuensi mengkonsumsi daging, susu dan ayam, frekuensi membeli pakaian dalam setahun,frekuensi makan tiap hari, kemampuan untuk berobat, luas lahan usaha tani, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp. 500.00,- seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal,motor, barang modal lainnya. Jika minimal 9 variabel tidak terpenuhi maka dikatakan keluarga miskin tidak sejahtera.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian terdahulu.
penulis	Judul 	Tujuan Penelitian 	Sumber Data	Hasil Penelitian 	
Amran Chalid Simarmata
(2016)	Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	•	Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai. 
Untuk mengetahui bagaimana pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembagunan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai	Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung.
Data sekunder dari dokumen atau sumber resmi kantor Desa Huta Durian Kecamatan Bintang Bayu Kabupaten Serdang Bedagai.	Adanya pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam aspek realisasi dibandingkan aturan yang ada, masih banyak desa yang realisasi belum 100%, bahkan banyak yang masih 60%	
Alfasadun dkk
(2018)	Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan	Untuk mengetahui apakah Pengelolaan dana desa transparan dan akuntabel 	Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung.	Pada tahap pelaksanaan dan perencanaan sudah berjalan dengan baik, sedang pada tahap pelaporan belum berjalan dengan baik	
Anita Wulandari
(2016)	Pelaksanaan Program ADD Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perpektif Ekonomi Islam	Untuk mengetahui dampak alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan padang cermin dalam perspektif ekonomi Islam. 
	Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung.	Alokasi dana desa berdampak positif pada beberapa desa, namun tidak merata. Pembagian alokasi dana desa tidak proporsional sehingga tidak sesuai hukum syarat Islam 	
Justita Dura
(2018)	Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Untuk mengetahui apakah akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.	Data primer diperoleh dari kuesioner.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat	

 Miftahudddin (2018)	Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa
(Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul	Untuk mengetahui lebih dalam mengenai peran pemerintah desa atas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa	Data primer diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung.	Pengelolaan keuangan dana desa sudah baik, pelaporan sudah menggunakan media informasi digital, pengelolaan dana desa sudah transaran.	
Sumber : Data sekunder dari berbagai Jurnal penelitian terdahulu, diolah tahun  2019.

	METODE PENELITIAN
	Pengumpulan data  dan  pengambiilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa Gumul, kecamatan Karangnongko yang berjumlah 1.023 (data terakhir tahun 2013)
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik probabilitas sampling (sampel acak) dimana setiap warga masyarakat desa Gumul memiliki peluang yang sama dalam mewakili populasinya.  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kuesioner atau angket. Dengan Metode pengambilan sampel menggunakan metode Slovin (Umar, 2005:78):

yang mana : 
n = ukuran sampel 
N = jumlah populasi
e = kesalahan/kelonggaran ketelitian  dalam pengambilan sampel.
Definisi Operasional variabel 
1.	Variabel Dependen.
Variabel Dependen (terikat) menjadi akibat dari variabel bebas (independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kesejahteraan masyarakat.
Item Indikator Kesejahteraan Masyarakat meliputi:
a.	Kondisi Hunian yang layak.
b.	Kesehatan dan Gizi yang baik
c.	Lingkungan Ekonomi dan Kepemilikan asset
2.	Variabel Independen 
Variabel independen atau variabel bebas merupakan variabel yang menjadi penyebab adanya atau timbulnya perubahan variabel dependen. Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Transparansi dan Akuntabiltas Pengelolaan Dana desa.
a. Transparan adalah terbukanya akses bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban Pengelolaan Dana Desa (DD). Item indikator transparan meliputi: 
i.	Penyediaan dan akses informasi yang jelas tentang perencanaan, prosedur pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.
ii.	Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.
iii.	Keterbukaan proses pengelolaan.
iv.	Keterbukaan informasi tentang dokumen pengelolaan Dana Desa.
b. Akuntabel adalah pertanggung jawaban tim pelaksana pengelolaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat, dimana kepala desa sebagai pertanggung jawaban utama. Item indikator akuntabel meliputi:
i.	Tercapainya tujuan dalam pengelolaan DD
ii.	Adanya laporan pertanggungjawaban pengelolaan DD
iii.	Adanya keterlibatan pemerintah desa dalam pengelolaan DD
4.3 Model Penelitian 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Uji Validitas
Uji validitas dilakukan dengan jumlah n sebesar 30, dengan responden adalah perangkat desa Gumul, RT dan RW, atau warga yang dianggap mengetahui tentang Dana Desa.  Hasil Uji Validitas variabel Transparansi berjumlah 5 instrumen, variabel Akuntabilitas berjumlah 5 instrumen dan variabel kesejahteraan masyarakat berjumlah 11 instrumen, menunjukkan bahwa setiap instrumen memiliki nilai lebih dari r tabel yaitu 0,361 menunjukkan bahwa setiap instrument valid dan dapat digunakan untuk mengungkapkan hal yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut.  
Uji Reliabilitas
Hasil Uji Reliabilitas ditunjukkan dengan nilai cronbach apha > 0,361 yang menunjukkan bahwa jawaban dari setiap pertanyaan konstan dan dapat digunakan dalam penelitian. 
Deskripsi Responden
Karakteristik responden berdasar usia, tingkat pendidikan dan jenis kelamin nampak pada tabel berikut :
Tabel 1. Karakteristik responden berdasar Usia
No	Rentang Usia	Jumlah	Prosentase	
1	< 30	80	28%	
2	30-50	141	49%	
3	>50	67	23%	
Sumber : Data Diolah tahun 2019

Tabel 2. Karakteristik responden berdasar Tingkat Pendidikan
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	
1	SD	19	7%	
2	SMP	69	24%	
3	SMU	137	48%	
4	D1-D3	12	4%	
5	S1	51	14%	
Sumber : Data Diolah tahun 2019

Tabel 3. Karakteristik responden berdasar Jenis Kelamin
No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Prosentase	
1	Perempuan	170	59%	
2	Laki-Laki	118	41%	
Sumber : Data Diolah tahun 2019

Pembahasan 

Tabel 4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda
Coefficientsa	
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	30.177	1.679		17.974	.000	
	Transparansi	.364	.069	.293	5.249	.000	
	Akuntabilitas	.283	.071	.224	4.008	.000	
a. Dependent Variable: Kesejahteraan	
Sumber : Data Primer, diolah tahun  2020	
Persamaan regresi yang terbentuk adalah : 
Y  = a + b1X1 + b2X2 + e
Sehingga
Y = 30,177 + 0,364 X1 + 0,283 X2 + e atau 
Kesejahteraan = 30,177 + 0,364Transparansi + 0,283 Akuntabilitas + e
Penjelasan persamaan regresi yang terbentuk adalah sebagai berikut:
a.	Nilai Konstanta
Konstanta sebesar 30,177 , artinya jika Transparansi (X1) dan Akuntabilitas (X2) bernilai 0 maka 30,177 tidak ada artinya.
b.	Koefisien regresi X1 (Transparansi)
c.	Nilai koefisien regresi variabel Transparansi sebesar 0,364, artinya jika Transparansi terjadi penambahan satu nilai, maka Kesejahteraan akan mengalami peningkatan sebesar 0,364. Koefisien bernilai positif yang artinya Transparansi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan yang berarti semakin naik angka transparansi maka nilai kesejahteraan juga semakin naik.
d.	Koefisien regresi X2 ( Akuntabilitas)
Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas sebesar 0,283, artinya jika Akuntabilitas  terjadi penambahan satu nilai, maka Kesejahteraan akan mengalami peningkatan sebesar  0,283. Koefisien bernilai positif yang artinya Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kesejahteraan yang berarti semakin naik angka akuntabilitas  maka nilai kesejahteraan juga semakin naik.

Tabel 5 Hasil Pengujian secara Parsial
Coefficientsa	
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	30.177	1.679		17.974	.000	
	Transparansi	.364	.069	.293	5.249	.000	
	Akuntabilitas	.283	.071	.224	4.008	.000	
a. Dependent Variable: Kesejahteraan	
Sumber : Data Primer, diolah tahun  2020	

Hasil Uji T menunjukkan bahwa masing- masing variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki nilai sig kurang dari 0,05 yang berarti bahwa masing-masing variabel transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kesejahteraan Kesejahteraan Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.
Hasil pegujian secara parsial menunjukkan nilai sig kurang dari 0.05 yang berarti bahwa transparansi berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mengamanatkan keuangan daerah harus dikelola secara transparan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dengan pengelolaan dana desa yang transparan, secara langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amran Chalid Simarmata (2016) yang menyimpulkan bahwa diperlukan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang transparan untuk mewujudkan masyarakat yang semakin sejahtera.
Hasil pegujian secara parsial menunjukkan nilai sig kurang dari 0.05 yang berarti bahwa akuntabilitas berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini telah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan bahwa keuangan desa harus dikelola secara akuntabel. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 24 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Justita Dura (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.
.

Tabel 6 Pengujian secara Simultan 
ANOVAa	
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	449.036	2	224.518	29.011	.000b	
	Residual	2205.617	285	7.739			
	Total	2654.653	287				
a. Dependent Variable: Kesejahteraan	
b. Predictors: (Constant), Akuntabilitas, Transparansi	
Sumber : Data Primer, diolah tahun  2020	
Berdasarkan hasil pengujian pada tabel diatas diperoleh nilai F hitung sebesar 29.011 , yang lebih besar dar F tabel yaitu 3,04. Dan tingkat signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari 0.05. Hasil Uji F menunjukkan bahwa secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Gumul, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten. Transparansi dan akuntabiltas merupakan bagian dari prinsip-prinsip Good Corporate Government lembaga publik yang dalam hal ini desa. Transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada penelitian ini telah nampak berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai amanat permendagri no 37 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang diperkuat dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dana desa adalah menanggulangi kemiskinan dan mengatasi kesenjangan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Miftahudin (2018) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa harus transparan dan akuntabel agar kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.
PENUTUP
Kesimpulan
1.	Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gumul, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten. 
2.	Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gumul, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.
3.	Transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa Gumul, Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.
Saran
1.	Menambah metode pengumpulan data seperti observasi dan wawancara agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.
2.	Menambah variabel bebas seperti independensi, kewajaran dan responsibilitas atau variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
3.	Mengingat sumber keuangan desa tidak hanya dari Dana Desa juga bisa meneliti Alokasi Dana Desa atau Pendapatan asli daerah dan lainnya bagian keuangan daerah yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.
4.	Penelitian selanjutnya dapat mempertimbangkan untuk menelititi sejauh mana akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. 
DAFTAR PUSTAKA
[1] Alfasadun dkk,2018.Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Jurnal Ekonomi.
[2] Anita Wulandari,2016 . Pelaksanaan program alokasi dana Desa (ADD) 2016 terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif Ekonomi Islam. Skripsi
[3] Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Indonesia. Jakarta : Badan Pusat Statistik
[4] Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.2014. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014.Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[5] Desa. 2014. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[6] E. Prasojo, T. Kurniawan. 2008. Reformasi Birokrasi Dan Good Governance: Kasus Best Practices Dari Sejumlah Daerah Di Indonesia. E-Jurnal Antrophologi Indonesia
[7] Eko,Sutoro. 2002. Pemberdayaan Masyarakat Desa. Bandung: Alfabeta
[8] Koetjaningrat.(2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.
[9] Mardiasmo. 2004. Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi
[10] Miftahudin, 2018.Akuntabilitas Dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul). Skripsi
[11] Otonomi Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[12] Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. 2015. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[13] Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[14] Pengelolaan Keuangan Desa. 2014. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia. Jakarta
[15] Soetomo. 2014. Kesejahteraan dan Upaya mewujudkannya dalam perspektif masyarakat lokal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.