HUBUNGAN ANTARA EFIKASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA

NASKAH PUBLIKASI

Oleh:
Rezky Awalia Anwar
17081442

PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
2021

HUBUNGAN ANTARA EFIKASI POLITIK DENGAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIH PEMULA

THE RELATIONSHIP BETWEEN POLITICAL EFFICIENCY AND POLITICAL PARTICIPATION IN BEGINNING VOTER

Rezky Awalia Anwar1, M. Wahyu Kuncoro2
Universitas Mercu Buana Yogyakarta
email: awalia.anwar0109@gmail.com
HP: 0822-9048-3789

ABSTRAK
Pemilih yang berada di Indonesia terbagi menjadi tiga kategori yaitu pemilih rasional, pemilih emosional dan pemilih pemula. Partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilihan umum setiap lima tahun sekali berdasarkan aturan yang ada di Indonesia selalu mengalami perubahan jumlah partisipasi. Perubahan persentase pada jumlah pemilih menjadikan pemilih pemula sebagai salah satu kategori pemilih yang mampu memberikan hak suaranya berdasarkan dengan efikasi dalam dirinya. Efikasi politik adalah kebutuhan individu dalam mencapai kestabilan demokrasi dan memberikan keyakinan pada individu untuk ikut dalam sebuah kegiatan politik. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula. Hipotesis pada penelitian ini yaitu ada hubungan yang positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula. Subjek penelitian ini berjumlah 75 pemilih pemula, usia minimal subjek yaitu 17 tahun dan maksimal 21 tahun. Cara pengambilan subjek dengan menggunakan metode purposive sampling. Pengambilan data penelitian ini menggunakan Skala efikasi politik dan Skala partisipasi politik. Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment dari Karl Pearson. Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh koefisien korelasi (rxy) sebesar 0,841 dengan p = < 0,000 (p < 0,05). Hasil tersebut menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik.

Kata Kunci: efikasi politik, partisipasi politik

ABSTRACT
Voters in Indonesia are divided into three categories, namely rational voters, emotional voters and novice voters. Voter participation in the implementation of general elections every five years based on existing rules in Indonesia always changes the number of participations. Changes in the presentation of the number of voters make novice voters one of the categories of voters who are able to cast their ballots based on their inner efficacy. Political efficacy is the need for individuals to achieve democratic stability and provide confidence in individuals to participate in political activities. Political participation is the activity of a person or group to participate actively in political life. This study aims to determine the relationship between political efficacy and political participation in novice voters. The hypothesis in this study is that there is a positive relationship between political efficacy and political participation in novice voters. The subjects of this study amounted to 75 novice voters, the minimum age of the subject is 17 years and the maximum is 21 years. How to take the subject by using purposive sampling method. The data collection of this research used the political efficacy scale and the political participation scale. The data analysis technique used is the product moment correlation of Karl Pearson. Based on the results of data analysis, the correlation coefficient (rxy) was 0.841 with p = < 0.000 (p < 0.05). These results indicate that there is a positive relationship between political efficacy and political participation.

Keyword: political efficacy, political participation

PENDAHULUAN
Pentingnya diadakannya pemilu merupakan hal yang sangat tepat dan berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara demokratis. Dalam menganut sistem demokrasi, maka partisipasi politik dari masyarakat sangat dibutuhkan. Menurut Liando (2016) menjelaskan bahwa pemilihan umum telah terlembaga secara institusional dan menjadi mekanisme yang luas dalam sistem politik di negara-negara demokratis.
Berdasarkan penjabaran Sulistyo (2019) melalui media kantor staff Presiden menyatakan bahwa pemilu pertama kalinya dilaksanakan di Indonesia pada tahun 1955 yang mencapai 91,4 persen. Pada masa orde baru tahun 1971, tingkat partisipasi mencapai 96,6 persen. Tahun 1977 dan 1982 mencapai 96,5 persen. Pada tahun 1987 partisipasi mencapai 96,4 persen, tahun 1992 mencapai 95,1 dan pada akhir masa orde baru tahun 1997 partisipasi mencapai 93,6 persen. Setelah dilakukan revisi terkait Undang-Undang Politik dan Undang-Undang Pemilu partisipasi pada tahun 1999 mencapai tingkat 92,6 persen dan pada tahun 2004 turun menjadi 84,1 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa setiap pemilihan umum partisipasi pemilih mengalami penurunan dari pemilu tahun tersebut ke tahun berikutnya di Indonesia.
Partisipasi politik menurut Budiardjo (2009) adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang yang ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara memilih seorang pemimpin baik itu di dalam negara, daerah maupun wakil-wakil yang akan duduk di dewan perwakilan baik secara langsung atau tidak langsung dan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Miaz (2012), menjelaskan bahwa partisipasi politik pada hakikatnya merupakan tindakan yang dilakukan secara sukarela, penuh kesadaran tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapapun. Menurut Dalton (2009) partisipasi politik terdiri dari lima dimensi yaitu pemberian suara dalam pemilu (voting), keikutsertaan dalam kampanye politik (campaign activity), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (communal activity), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (contacting personal on personal matters), kritik terhadap kebijakan pemerintah (protest).
Penurunan tingkat partisipasi pada masyarakat bukan hanya berakhir di tahun 2004. Namun, pada tahun 2009 partisipasi politik pada pemilu presiden turun menjadi 72,09 % dan pada tahun 2014 sebanyak 69,58 %, Purnamasari (dalam Solihah, 2018). Menurut Viryan (Kompas.com, 2019) bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat di pemilu 2019 menjadi 81 %. Ketidaksempurnaan angka partisipasi di setiap pemilihan umum ternyata menambah angka non partisipan di sebuah pemilihan. Hal menarik ketika melihat profil pemilih pada tahun 2019 melalui data Badan Pusat Statistik  (BPS) menyebutkan ada 192,8 juta DPT dan luar negeri terdaftar pada pemilu 2019. Berdasarkan proyeksi Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah pemilih yang berusia 17-35 tahun sebanyak 40 persen dari total penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa. Hal ini menunjukan bahwa kelompok milenial yang mendominasi pemilu tahun 2019.
Pada kasus yang berada di Indonesia Sodikin, dkk (dalam Perangin-angin dan Zainal, 2018) mencatat bahwa jumlah non-voter atau golput yang terjadi didominasi oleh kaum muda dan meningkat dari perilu sebelumnya ke pemilu selanjutnya seperti pada pemilu tahun 1999 jumlah non voter kaum muda sebanyak 10,21%, pemilu 2004 sebanyak 23,34% dan pemilu 2009 39,10%. Berdasarkan data dari KPU (dalam Liandini, 2020) menjelaskan untuk pemilu tahun 2019 salah satunya di Sulawesi Selatan sebanyak 20-30 % dari 217.040 adalah pemilih pemula. Jumlah pemilih pemula tersebut menunjukkan bahwa adanya kenaikan non voter yang terjadi dan didapatkan bahwa kenaikan angka non voter tersebut karena minimnya pengetahuan dan pemahaman pemilih pemula akan pentingnya hak suara. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Renciansyah (2015) menjelaskan bahwa mahasiswa yang termasuk dalam kategori pemilih pemula memilih masih memikirkan kepentingan pribadi dan masih muda dipengaruhi oleh orang-orang terdekat saat kegiatan pemilu. 
Dalam undang-undang Republik Indonesia No.10 tahun 2008 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD pada pasal 19 ayat 1 berbunyi “warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genar berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak pilih” dan pada pasal 19 ayat 2 berbunyi ”warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih. Pada penelitian ini berfokus pada pemilih pemula yang dapat disimpulkan dari pernyataan sebelumnya yaitu pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah namun belum pernah memilih dalam pemilu sebelumnya dan berwarga negara Indonesia.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada 11 pemilih pemula dapat disimpulkan bahwa pada aspek pemberian suara dalam pemilu (voting) terdiri dari 11 pemilih pemula atau semua subjek yang diwawancarai, aspek keikutsertaan dalam kampanye politik (campaign activity) diikuti oleh 3 pemilih pemula, aspek menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (communal activity) diikuti oleh 3 pemilih pemula, aspek mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (contacting personal on personal matters) terdapat 1 pemilih pemula, dan pada aspek kritik terhadap kebijakan pemerintah (protest) pernah dilakukan oleh 4 pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi politik pada pemilih pemula masih rendah. Seharusnya, pemilih pemula sebagai generasi penerus bangsa memiliki partisipasi politik yang tinggi dengan melakukan partisipasi secara langsung untuk mendapatkan keuntungan dari suatu kelompok, seperti mengikuti  kegiatan yang dapat mempengaruhi hasil pemilu atau kegiatan kampanye, mengikuti diskusi dengan pemerintah dan melakukan protes kepada pemerintah, Davis (Zaenulmillah, 2017).
Menurut Verba dkk (1997) terdapat tiga faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yaitu 1) Referensi yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi terdiri dari waktu dan pengetahun. 2) Keterlibatan psikologis terdiri dari minat dan efikasi. 3) Jaringan rekrutmen yang membawa individu ke politik terdiri dari gerakan sosial dan kelompok keagamaan. Selain itu, Budiardjo (2007) menyatakan bahwa anggota masyarakat termasuk didalamnya pemilih pemula yang berpartisipasi dalam proses politik seperti pemberian suara atau kegiatan lain, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama yang dilakukan tersebut kepentingan pun akan tersalur atau diperhatikan dan dapat memengaruhi bagian berwenang untuk membuat sebuah keputusan atau dengan kata lain bahwa kegiatan yang mereka lakukan dalam bentuk partisipasi mempunyai efek politik yang berupa kemampuan untuk mencapai tujuan didalamnya (political efficacy).
Menurut Schulz (2005), efikasi politik adalah kebutuhan individu dalam mencapai kestabilan demokrasi dan memberikan keyakinan pada individu untuk mempengaruhi tindakan dari pemerintah. Menurut Schulz (2005) efikasi politik terdiri dari dua dimensi yaitu efikasi politik internal yang dipengaruhi oleh persepsi yang dimiliki seseorang mengenai kemampuan dirinya sendiri dan efikasi politik eksternal dipengaruhi oleh interaksi yang terjadi oleh diri individu dengan lingkungannya. Renshon (dalam Helal dan Hamza, 2015) mendefinisikan efikasi politik merupakan keyakinan bahwa setiap orang memiliki kontrol personal yang cukup terhadap proses politik untuk dapat memuaskan kebutuhan dari kontrol personal tersebut. Menurut Fauzie (2014), efikasi politik adalah perasaan bahwa perubahan politik dan sosial itu mungkin saja terjadi dan warga negara dapat berperan dalam membawa perubahan tersebut.
Partisipasi politik berkorelasi dengan berbagai variabel lainnya, salah satunya adalah efikasi politik. Pemilih pemula akan berpartisipasi politik karena adanya keyakinan di dalam dirinya untuk ikut andil menjadi bagian dalam sebuah rangkaian kegiatan pemilu. Jika seorang pemilih pemula meyakinkan dirinya untuk berpartisipasi politik maka akan memberikan dampak pada hasil dari pelaksanaan pemilu tersebut. Seseorang yang dapat memanfaatkan segala proses pemilihan dengan sebaik-baiknya dapat berpartisipasi untuk memberikan peran dalam setiap pengambilan kebijakan hingga pada proses penilaian kebijakan pemerintah berhasil atau tidak. Efikasi politik merupakan bagian dari konsep self-efficacy yang berada dalam konteks bahasan dari perilaku secara spesifik di bidang politik (Fitriah, 2014).

METODE
	Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mencakup dua variabel yaitu variabel kriterium dan variabel prediktor. Variabel pada penelitian ini yaitu partisipasi politik sebagai variabel kriterium dan efikasi politik sebagai variabel prediktor. Dimensi-dimensi partisipasi politik menurut Dalton (2009) yaitu, pemberian suara dalam pemilu (voting), keikutsertaan dalam kampanye politik (campaign activity), menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (communal activity), mengadakan hubungan dengan pejabat pemerintah (contacting personal on personal matters), dan kritik terhadap kebijakan pemerintah (protest). Sedangkan dimensi-dimensi efikasi politik menurut Schulz (2005) yaitu dimensi efikasi politik internal dan dimensi efikasi politik eksternal.
	Subjek dalam penelitian ini adalah pemilih pemula yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai tanggal 21-24 Juni 2021 subjek dalam penelitian didapatkan berjumlah 75 pemilih pemula. Subjek dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik yang digunakan apabila sasaran sampel dalam penelitian telah memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti (Mulyatiningsih, 2011). Kriteria subjek dalam penelitian ini adalah pemilih pemula.
Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan skala. Adapun skala  yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala sikap model likert (Azwar, 2017). Skala sikap model likert adalah skala yang berisi pernyataan-pernyataan sikap untuk mengungkap sikap dari subjek terhadap objek yang ingin diukur. Adapun pernyataan dalam skala penelitian ini terdiri dari dua arah, yaitu favourable dan unfavourable. Pernyataan favourable adalah pernyataan yang mendukung atau memihak pada objek sikap sedangkan pernyataan unfavourable adalah pernyataan yang tidak mendukung objek sikap (Azwar, 2017).
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi product moment. Analisis korelasi product moments digunakan untuk menguji hubungan antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula. Teknik ini dipilih karena pada penelitian ini melihat hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Analisis digunakan dengan bantuan aplikasi SPSS (Statistical Product Service Solutions) from Windows.

HASIL DAN PEMBAHASAN
	Data penelitian ini diperoleh dari Skala Partisipasi Politik dan Skala Efikasi Politik. Data penelitian digunakan sebagai dasar pengujian hipotesis dengan menggunakan skor hipotetik dan empirik. Data skor hipotetik dan skor empirik yang dideskripsikan adalah nilai minimum, maksimum, jarak sebaran (range), standar deviasi dan rata-rata (mean). Berdasarkan hasil analisis Skala Partisipasi Politik diperoleh data hipotetik dengan skor minimum subjek yaitu (1 x 32) = 32 dan skor maksimal (4 x 32) = 128, rerata hipotetik (128 + 32) : 2 = 80, jarak sebaran hipotetik (128 – 32) = 96 dan standar deviasi (128 – 32) : 6 = 16. Sedangkan hasil analisis data pada data empirik Skala Partisipasi Politik diperoleh skor minimum 80 dan skor maksimum 124 dengan rerata empirik 102,32 dan standar deviasi 8,760. Hasil analisis Skala Efikasi Politik diperoleh data hipotetik dengan skor minimum subjek yaitu (1 x 20) = 20 dan skor maksimal (4 x 20) = 80, rerata hipotetik (80 + 20) : 2 = 50, jarak sebaran hipotetik 80 – 20 = 60 dan standar deviasi (80 – 20) : 6 = 10. Sedangkan hasil analisis pada data empirik menunjukkan skor minimum Skala Efikasi Politik sebesar 41 dan skor maksimum 78 dengan rerata empirik 61,43 dan standar deviasi 7,538.
Kategorisasi yang digunakan adalah kategorisasi jenjang berdasarkan distribusi normal yang bertujuan untuk menempatkan individu kedalam kelompok-kelompok yang posisinya berjenjang menurut kontinum berdasarkan yang diukur (Azwar, 2012). Pada variabel Partisipasi Politik di kategorisasikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang dan rendah. Berdasarkan hasil kategorisasi, diketahui subjek penelitian yang memiliki Partisipasi Politik tinggi sebesar 82, 7%, kategori sedang sebesar 17,3% dan kategori rendah sebesar 0%.  Pada variabel Efikasi Politik di kategorisasikan menjadi 3 yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Berdasarkan hasil kategorisasi, diketahui subjek penelitian yang memiliki Efikasi Politik tinggi 65,3%, kategori sedang 34,7% dan kategori rendah sebesar 0%.
Menurut Hadi (2016) sebelum melakukan uji hipotesis terhadap hasil penelitian terdapat beberapa persyaratan mutlak yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan uji normalitas dan linearitas atas data penelitian yang ada. Uji normalitas dilakukan untuk  melihat apakah data penelitian yang telah diperoleh berada pada sebaran data yang bersifat normal atau tidak normal. Jenis uji prasyarat ini menggunakan teknik analisis model one- sample Kolmogrov- Smirnov (KS-Z). Pedoman yang digunakan dalam uji normalitas adalah apabila nilai signifikansi KS-Z > 0,050 maka sebaran data mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi KS-Z < 0,50 maka sebaran data tidak mengikuti distribusi normal (Hadi, 2016). Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan pada skala partisipasi politik diperoleh KS-Z= 0,087 dengan p= 0,200. Sedangkan pada skala efikasi politik diperoleh KS-Z= 0,136 dengan p= 0,002. Berdasarkan hasil ini, diketahui bahwa skala partisipasi politik memiliki data yang normal sedangkan skala efikasi politik berada pada sebaran data yang tidak normal.
Uji linieritas merupakan sebuah analisis yang dilakukan untuk melihat apakah antara variabel bebas dengan variabel terikat memiliki hubungan yang bersifat linier. Asumsi yang digunakan dalam uji linieritas adalah jika p < 0,050 berarti terdapat hubungan yang linier antara kedua variabel dan apabila nilai > 0,050 berarti kedua variabel bukan merupakan hubungan yang linier. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap kedua variabel diperoleh F = 217,039 dengan p = 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel efikasi politik dengan partisipasi politik merupakan hubungan yang linier.
Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan teknik korelasi product moment (pearson correlation) yang dikembangkan oleh Karl Pearson (Sugiyono, 2015). Menurut Hadi (2016) teknik korelasi digunakan untuk menetapkan hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas dengan variabel terikat. Jika diperoleh korelasi yang signifikan berarti ada hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Pedoman untuk uji korelasi adalah apabila p < 0,050 berarti ada korelasi dan apabila p > 0,050 berarti tidak ada korelasi. Berdasarkan hasil analisis product moment (pearson correlation) diatas diperoleh koefisien korelasi (rxy) = 0,841 (p < 0,000) berarti ada hubungan positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pada penelitian ini diterima. 
Adanya korelasi tersebut dapat membuktikan bahwa efikasi politik mempunyai peran penting terhadap partisipasi politik pada pemilih pemula. Hal tersebut sejalan dengan hipotesis yang diajukan oleh peneliti bahwa semakin tinggi efikasi politik maka semakin tinggi partisipasi politik. Sebaliknya, semakin rendah efikasi politik maka semakin rendah partisipasi politik. 
Efikasi politik merupakan variabel yang memiliki sumbangan positif terhadap partisipasi politik. Hasil penelitian ini membuktikan teori Pinkleton (1998) yang menyatakan bahwa terdapat keterkaitan atau korelasi yang positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik terutama dalam pelaksanaan pemilu. Selain itu, penelitian ini membuktikan teori Semetko, Kahne dan Westheimer (2006) menyatakan bahwa individu yang memiliki tingkat efikasi tinggi akan memiliki keinginan untuk berpartisipasi tinggi dalam hal politik lebih khususnya memilih pada saat kegiatan pemilu dibandingkan dengan individu yang memiliki efikasi rendah. Dari hasil penelitian dan teori-teori diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat korelasi positif antara efikasi politik dan partisipasi politik pada pemilih pemula. Pada penelitian ini meliputi pemilih pemula yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Sumatera Utara.
Pemilih pemula akan lebih antusias berpartisipasi dalam mencari tahu hal-hal baru di dunia politik sehingga memberikan keyakinan kuat pada dirinya saat mengikuti pemilu yang dilaksanakan. Pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhani (2018) menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki karakteristik yang berbeda-beda, namun dari adanya perbedaan yang ada pemilih pemula cukup sadar dan peduli dengan hak politik mereka sebagai masyarakat. Hal ini sesuai dengan identitas subjek yang didapatkan pada penelitian bahwa sebagian besar pemilih pemula berumur 17 tahun (76%) dan sedang menempuh pendidikan dibangku SMA (84%). 
Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan kegiatan yang paling jarang dan bahkan tidak dilakukan oleh pemilih pemula yaitu melakukan kritik terhadap pejabat pemerintah. Pada usia pemilih pemula bentuk kritik terhadap pejabat pemerintah bukan menjadi prioritas. Pemilih pemula akan lebih banyak menilai kritik sebagai hal yang tidak terlalu penting untuk dilakukan. Namun, ada beberapa yang memilih melakukan kritik untuk mendapatkan tanggapan yang baik dari pejabat pemerintah. 
Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Verba, dkk (1997) bahwa faktor yang mempengaruhi partisipasi berada pada keterlibatan psikologis individu yaitu minat dan efikasi. Efikasi dalam politik dikenal dengan efikasi politik. Pada penelitian yang dilakukan oleh Zaenulmillah (2017) menunjukkan bahwa efikasi politik memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik pada pemilih pemula dengan nilai r sebesar 41,5%.
Dimensi efikasi politik dibagi menjadi 2 bagian yaitu dimensi politik internal dan eksternal. Berdasarkan data yang diperoleh efikasi politik internal dan eksternal pada pemilih pemula berada pada kategori tinggi dan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pemilih pemula dalam meyakinkan diri untuk bergabung atau berpartisipasi pada aktivitas politik memerlukan keyakinan dari dalam diri dan luar diri. Pemilih pemula lebih sering melakukan kegiatan bersifat positif dengan orang lain atau sebuah kelompok tertentu.
Individu yang memiliki efikasi politik internal yang tinggi ditandai dengan rasa percaya diri yang tinggi untuk melakukan suatu kegiatan politik, mampu berkomunikasi dengan orang lain dan membuat lawan bicara atau orang lain merasa nyaman ketika membahas mengenai politik. Selanjutnya, efikasi politik eksternal yang tinggi pada diri individu ditandai dengan kepercayaan yang diberikan individu terhadap pejabat pemerintah, sistem demokrasi yang sudah sesuai, pemberian apresiasi atas keberhasilan pejabat dan melakukan hubungan yang baik dengan pejabat pemerintah. Namun, terdapat keraguan dalam diri pemilih pemula bahwa pejabat pemerintah tidak akan menjalankan amanat sebagai wakil rakyat dengan baik. Schulz (2005) mengemukakan bahwa efikasi politik internal memiliki korelasi positif dengan tingkat pendidikan, motivasi dan partisipasi politik. Sedangkan efikasi politik eksternal dipengaruhi oleh adanya pengalaman yang telah didapatkan oleh individu saat berpartisipasi politik dengan lingkungan yang berbeda-beda.
Berdasarkan analisis deskriptif efikasi memiliki mean empirik yang besar dibandingkan dengan mean hipotetik sehingga menandakan bahwa efikasi pada pemilih pemula tinggi. Efikasi pemilih pemula pada penelitian ini ditandai dengan rasa percaya diri saat berbicara mengenai politik, ikut berperan dalam mencari solusi dari setiap permasalahan, peduli pada persoalan yang ada dan menghargai apa yang telah menjadi keputusan pemerintah. Individu yang memiliki efikasi tinggi ditunjukkan dengan keikutsertaan diri dalam aktivitas politik, memiliki pengalaman berorganisasi, terbuka dengan dunia luar dirinya dan memiliki kepedulian tinggi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan efikasi politik yang rendah pada pemilih pemula ditandai dengan perilaku yang menutup dirinya, menolak setiap persoalan politik yang ada dan kurang percaya pada setiap keputusan yang telah disepakati bersama (Nurcahya dan Mulyana, 2017).
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan adanya hubungan yang positif antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula. Semakin tinggi efikasi politik maka semakin tinggi partisipasi politik, sebaliknya semakin rendah efikasi politik maka semakin rendah partisipasi politik. Adapun nilai korelasi yang diperoleh antara efikasi politik dengan partisipasi politik pada pemilih pemula yang berwarga negara Indonesia dan berusia antara 17-21 tahun adalah sebesar 0,841 dengan tingkat signifikan 0,000.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa nilai koefisien (R2) sebesar 0,707 yang artinya efikasi politik berkontribusi sebesar 70,7 % terhadap partisipasi politik dan 29,3% dipengaruhi oleh faktor lain, seperti waktu, pengetahuan, minat, gerakan sosial, kelompok keagamaan, status sosial, situasi, afiliasi orang tua, pengalaman organisasi, kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintah dan stimulan partisipasi melalui sosialisasi media massa atau diskusi informal.  
Adapun saran pada penelitian ini ditunjukkan kepada subjek bahwa Bagi pemilih pemula sebaiknya saat memasuki usia wajib pilih sesuai aturan Undang-Undang yang berlaku untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan oleh negara karena dengan berpartisipasi akan memberikan sebuah kepuasan diri sebagai warga negara yang baik dan dapat meyakinkan diri untuk terlibat dalam aktivitas politik. Selain itu, menjadi seorang pemilih pemula dapat memperbanyak hal-hal baru terkait dengan aktivitas politik melalui berbagai cara seperti diskusi dengan orang-orang yang sudah berpengalaman pada politik, tidak berhenti mencari tahu, mengambil nilai-nilai positif dari pejabat pemerintah dan menghargai apa saja yang telah diupayakan pemerintah kepada rakyatnya.
DAFTAR PUSTAKA
Azwar, S. (2012). Penyusunan Skala Psikologi edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, S. (2017). Metode Penelitian Psikologi edisi 2. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Azwar, S. (2017). Reliabilitas dan Validitas edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Budiardjo, M. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Edisi Revisi: Jakarta.
Badan Pusat Statistik. (2013). Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035. Jakarta: Badan Pusat Statistik
Dalton, R. J., & Klingemann, H.D. (2009). Political Behaviour. New York: Oxford University Press.
Fauzie, R. (2014). Adaptasi dan validasi skala political trust dan political efficacy. Jurnal Psikologi.
Fitriah, E. A. (2014). Personal values dan internal political efficacy terhadap partisipasi politik pada mahasiswa pemilih pemula. Psympathic (Jurnal Ilmiah Psikologi), 1(2), 244-254.
Hadi, S. (2016). Metodologi riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Helal, A. M., & Hamza E.G. A. (2015). Political efficacy, voting behavior and partisanship among UniversityStudent. International Journal of Humanities and Social Science,  5(9)(1). 1-17. ISSN: 2220-8488 (Print), 2221-0989 (Online).
Kahne, J., & Westheimer, J. (2006). The Limits of Political Efficacy: Educating Citizens for a Democratic Society. 289-296.
Liando, D. M. (2016). Pemilu dan partisipasi politik masyarakat. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum, 3(2), 14-28.
Miaz, Y. (2012). Partisipasi Politik: Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi. Padang: UNP Press.
Mulyatiningsih, E. (2011). Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik. Yogyakarta: UNY Press.
Nurcahya, A., & Mulyana, O. P. (2017). Perbedaan efikasi politik ditinjau dari tipe kepribadian introversi dan ekstroversi pada dewan perwakilan mahasiswa. Jurnal Psikologi Teori dan Terapan, 7(2). 76-81. ISSN: 2087-1708.
Pinkleton, B. E., Austin, E. W., Fortman, Kristine K. J. (1998). Relationship of Media  Use and Political Disaffection to Political Efficacy and Voting Behaviour. Journal of Broadcasting & Electronic Media. Winter 1998, 42(1).
Schulz, W. (2005). Political efficacy and expected participation among lower and upper secondary student. Paper prepared for the ECPR General Conference in Budapest.
Semetko, H. A., Valbenbyrg, P. M. (1998). The Impact of Attentiveness on Political Efficacy, Evidence From A Three Year German. International Journal of Public Opinion Research. Fall 1998, 10(13). 195.
Solihah, R. (2018). Peluang dan tantangan pemilu serentak 2019 dalam perspektif politik. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan. 3(1). 73-88. DOI: 10.14710/jiip.v3i1.3234.
Sugiyono. (2015). Cara mudah menyusun skripsi, tesis dan disertasi. Bandung: Alfabeta.
Sulistyo, E. (2019). Partisipasi Pemilih dalam PEMILU. Media Kantor Staf Presiden. Retrieved from http://ksp.go.id/partisipasi-pemilih-dalam-pemilu/ diakses tanggal 22 April 2020.
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. (2017). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.  Retrieved from https://setkab.go.id./inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-1/ tanggal 20 April 2020.
UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 Ayat 1 dan 2.
Verba, S, dkk. (1997). Voice and Equality: Civic voluntarism in American politics. Positive Theory, Normative Theory, and Practical Politics. American Political Science Review, 9(2). 421-430.
Viryan, A. (2019). KPU Sebut Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2019 Capai 81 Persen. Sumber: Kompas.com. Retrieved from   https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2019/05/27/16415251/kpu-sebut-partisipasi-pemilih-pada-pemilu-2019-capai-81-persen
Wardhani, P. S. N. (2018). Partisipasi politik pemilih pemula dalam pemilihan umum. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1). 57- 62.
Zaenulmillah. A. (2017). Hubungan Efikasi Politik dengan Partisipasi Politik pada Pemilih Pemula di Kecamatan Blimbing Kota Malang. [Skripsi]. Universitas Brawijaya Malang.