PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN INDUSTRI ROKOK YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016-2021

Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment atau wajib pajak
menghitung, memungut, membayar, dan melaporkan pajak secara mandiri. Tarif
pajak progresif dan dinamisme peraturan perpajakan menyebabkan makin besar
laba yang dihasilkan perusahaan maka makin besar juga pajak yang harus
dibayarkan perusahaan, dengan pajak yang samakin besar maka perusahaan
membuat skema untuk meminimalis biaya pajak yang harus dibayar. Seringkali
perusahaan keliru dalam membuat skema penghindaran pajak yang cenderung
melanggar undang-undang perpajakan atau penggelapan pajak (tax evasion) yang
menyebabkan konsekuensi pidana maupun perdata perpajakan. Terdapat beberapa
cara mengurangi biaya pajak salah satunya adalah dengan memperbanyak biaya
fiskal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji adanya pengaruh
antara profitabilitas (ROA), leverage (DER), dan ukuran perusahaan (SIZE)
terhadap penghindaran pajak pada perusahaan farmasi dan rokok. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri rokok yang terdaftar di BEI
periode 2016-2021. Sedangkan sampel penelitian ini menggunakan non probability
sampling dengan purposive sampling sehingga dihasilkan 5 perusahaan sampel.
Berdasarkan hasil analisis, maka hasil regresi pertama penelitian ini menyimpulkan
bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan, hasil regresi kedua
menyimpulkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada hasil
regresi ketiga ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan
terhadap penghindaran pajak. Sementara itu hasil regresi juga menemukan bahwa
profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan dan
signifikansi terhadap penghindaran pajak. Temuan dalam penelitian ini adalah
semakin tinggi biaya bunga pinjaman maka semakin rendah penghindaran pajak,
rata-rata perusahaan memiliki DER yang masih dibawah batas ketentuan Peraturan
Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur tentang batasan biaya yang diakui secara
fiskal perbandingan utang dan modal.