ANALISIS FRAMING TERHADAP PEMBERITAAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU 2024 DI MEDIA ONLINE RRI.CO.ID PERIODE JANUARI – OKTOBER 2023

Isu pemilu yang menarik untuk dibahas adalah netralitas ASN dalam pemilu
2024. ASN sebagai pegawai yang bekerja di instansi pemerintah seringkali
mendapatkan sorotan mengenai rawannya netralitas dalam pemilu, meliputi proses
kampanye yang merujuk ke salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
Secara umum, bentuk pelanggaran netralitas ASN dalam pemilu yang sering
dijumpai khususnya hal yang terkait dengan media sosial yaitu mencakup
mendukung kegiatan yang bersifat memihak kepada salah satu pasangan calon,
menyebarkan pendapat apapun baik melalui media cetak maupun online, serta
merespons konten terkait baik secara lisan maupun tertulis di media cetak maupun
online. Bawaslu akan melakukan pengawasan terhadap seluruh ASN yang
berpotensi dalam kerawanan netralitas ASN. Selain itu, bagi ASN yang terbukti
melakukan pelanggaran kenetralan dalam pemilu dengan ancaman hukuman
demosi sampai dengan pemecatan. tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui framing pemberitaan netralitas ASN pada pemilu 2024 dari media
online rri.co.id.Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif
dengan menggunakan analisis framing Robert N Entman. Hasil penelitian
menunjukkan fokus permasalahan yang dijelaskan adalah upaya memastikan
bahwa ASN tetap berkomitmen untuk mempertahankan netralitasnya selama
Pemilu 2024. rri.co.id menyoroti faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya
himbauan netralitas ASN pada Pemilu 2024, Pemberitaan tersebut menunjukkan
bahwa ASN, yang seharusnya berperan sebagai pelayan publik dengan menjaga
netralitasnya, terlibat dalam aktivitas politik. rri.co.id membuat keputusan moral
dalam pemberitaan terkait dengan netralitas ASN pada Pemilu 2024 dengan
menyebutnya sebagai perilaku yang menyimpang dari norma-norma moral dan
etika yang seharusnya dipegang oleh para pelayan publik. rri.co.id menekankan
pada solusi penyelesaian masalah dalam pemberitaan ini melibatkan pengawasan
serta memberikan sanksi yang sesuai bagi ASN yang terbukti melanggar netralitas
selama Pemilu 2024.