AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul Yogyakarta)

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sedangkan alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Besarnay dana yang diterima setiap Desa cukup menjadi kekhawatiran oleh sebab itu akuntabilitas dan transparansi menjadi sorotan banyak pihak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data bersifat kualitatif yang bersumber dari Perangkar Desa. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Akuntabilitas dari Penatausahaan, Pelaporan, Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan Permendagri No 113 Tahun 2014.Terdapat perbedaan dari konsep Permendagri No 113 Tahun 2014 karena spanduk yang harusnya terpasang agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui segala kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas tidak terpasang karena rusak, Akan tetapi Pemerintah Desa Srigading secara terbuka mempersilahkan masyarakat datang langsung ke kantor Kelurahan apabila ingin mengetahui kegiatan keluar masuknya kas di Desa Srigading.